By admin 
Penulis: Fajar alamin
JAKARTA, 16 Juni 2026 – Menyikapi dinamika politik dan polemik kebijakan publik yang bergulir dalam beberapa hari terakhir, Aliansi Mahasiswa Peduli Anggaran (AMPA) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil kembali menyuarakan desakan keras kepada pemerintah pusat. Fokus utama dari tuntutan ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki banyak celah dalam tata kelola dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Aksi unjuk rasa yang telah berlangsung sejak awal pekan di berbagai titik vital Ibu Kota—termasuk kawasan Patung Kuda, Dukuh Atas, hingga depan Gedung DPR RI—merupakan bentuk akumulasi keresahan publik. Perwakilan demonstran juga telah merangsek masuk untuk beraudiensi di Kantor Wakil Presiden guna menyampaikan tuntutan agar menjadi catatan serius bagi roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami turun ke jalan karena melihat adanya anomali dalam tata kelola program MBG. Laporan mengenai inefisiensi, berhentinya operasional dapur di beberapa daerah, hingga polemik vendor di lapangan adalah bukti nyata bahwa program ini membutuhkan tinjauan ulang. Kami menuntut adanya transparansi dan penghentian sementara untuk evaluasi,” ujar Koordinator Aksi AMPA.
Melalui siaran pers ini, Aliansi Mahasiswa Peduli Anggaran menyatakan sikap:
- Desak Evaluasi dan Moratorium MBG: Meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG demi mencegah pemborosan APBN yang lebih besar, serta segera melakukan audit investigatif terhadap tata kelola program di lapangan.
- Transparansi Anggaran Negara: Menuntut keterbukaan data riil terkait efisiensi anggaran negara, menyusul klaim dari pihak Istana bahwa pemerintah berhasil melakukan penghematan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
- Prioritaskan Sektor Esensial: Mendorong pemerintah untuk merealokasikan fokus anggaran kepada pembenahan infrastruktur pendidikan yang memadai, penciptaan lapangan kerja secara masif, dan menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
Pihak Aliansi menyadari adanya tanggapan dari Badan Komunikasi Pemerintah yang menyatakan bahwa pemerintah mendengarkan tuntutan mahasiswa dan sedang menjalankan reformasi ekonomi. Namun, mahasiswa menilai klaim tersebut harus dibuktikan dengan perbaikan kebijakan yang nyata di lapangan, bukan sekadar narasi penenang di ruang publik.
Jika dalam waktu dekat pemerintah tidak memberikan respons konkret berupa peta jalan evaluasi kebijakan yang transparan, AMPA bersama konsolidasi mahasiswa dari berbagai daerah memastikan akan kembali menggelar aksi turun ke jalan dengan eskalasi massa yang lebih besar.