By admin 
Penulis: Fajar alamin
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) memberikan respons tegas terkait adanya tuntutan dari pihak tertentu yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan langkah yang keliru karena program MBG merupakan salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo kepada masyarakat saat Pemilu.
Mandat Rakyat dan Komitmen Politik Kepala Bakom menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis telah disosialisasikan secara luas selama masa kampanye dan mendapatkan legitimasi dari publik melalui proses demokrasi. Oleh karena itu, menjalankan program tersebut merupakan bentuk pemenuhan janji politik yang bersifat mengikat dan menjadi prioritas pemerintah saat ini.
“Sangat salah besar jika menuntut Presiden Prabowo menghentikan program MBG, karena ini adalah janji kampanye beliau yang telah diberikan kepada rakyat,” tegasnya.
Menjawab Kritik dengan Kinerja Pihak Bakom menyatakan bahwa pemerintah memahami adanya dinamika dan masukan dari berbagai pihak terkait implementasi kebijakan nasional. Namun, penghentian sebuah program strategis yang ditujukan untuk meningkatkan gizi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa bukanlah langkah yang tepat untuk diambil.
Lebih lanjut, program MBG dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme pelaksanaan program ini agar dapat berjalan dengan efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Harapan untuk Stabilitas Kepala Bakom mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan dan kesempatan bagi pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah dicanangkan. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kesejahteraan rakyat terjaga melalui berbagai kebijakan yang telah direncanakan sejak awal masa jabatan.
Diskusi dan kritik yang bersifat membangun tetap diterima dengan terbuka, namun tuntutan untuk menghentikan program yang menjadi landasan utama visi presiden dianggap tidak relevan dengan semangat pembangunan nasional.