By admin 
Penulis: Fajar alamin
Jakarta – Industri otomotif nasional tengah menghadapi tantangan serius. Kabar kurang sedap datang dari sektor manufaktur komponen otomotif, di mana dua perusahaan besar asal Jepang berencana memindahkan lini produksi mereka dari Indonesia ke Vietnam. Langkah strategis perusahaan ini membawa dampak kekhawatiran yang besar bagi keberlangsungan kerja ribuan buruh di Tanah Air.
Potensi PHK Massal
Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa rencana relokasi ini berpotensi menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Meski identitas perusahaan belum diungkap secara gamblang, Said memberikan petunjuk bahwa keduanya berinisial PT J dan PT S.
Berdasarkan data yang dihimpun, potensi PHK dari kedua perusahaan tersebut mencakup ribuan pekerja:
- PT J: Memiliki total 7.000 karyawan, dengan estimasi PHK yang dibicarakan manajemen mencapai 4.000 orang.
- PT S: Memiliki 4.000 karyawan, dengan potensi PHK mencapai 3.000 orang.
Secara total, sekitar 7.000 pekerja terancam kehilangan mata pencaharian jika rencana pemindahan operasional ke Vietnam benar-benar terealisasi.
Harapan pada Jalur Negosiasi
Meski angka tersebut cukup mencemaskan, Said Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan bahwa langkah ini belum bersifat final. Menurut informasi, pemindahan operasional ini diproyeksikan baru akan terjadi dalam rentang waktu 1 hingga 2 tahun ke depan.
“Pemindahan itu nggak semudah itu. Kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujar Said saat ditemui usai Rakernas KSPI 2026 di Jakarta.
KSPI saat ini tengah melakukan langkah mitigasi dengan menginstruksikan jajaran serikat pekerja di tingkat perusahaan untuk segera melakukan negosiasi dengan manajemen PT J dan PT S. Harapannya, pihak prinsipal di Jepang dapat diyakinkan untuk membatalkan rencana relokasi tersebut dan tetap mempertahankan basis produksi mereka di Indonesia.
Selain menempuh jalur negosiasi, Said Iqbal menyatakan akan melaporkan kondisi ini kepada Presiden untuk mencari solusi terbaik agar iklim investasi tetap terjaga sekaligus melindungi hak-hak pekerja di Indonesia.
Fenomena ini menjadi pengingat penting bagi para pemangku kepentingan mengenai pentingnya menjaga daya saing industri nasional agar tidak kalah kompetitif dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dalam memikat minat investor global.