By admin 
Oleh: Retno Japanis Permatasari
Dosen manajemen S1
Dunia hari ini sedang berlari kencang di atas rel algoritma, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan rekayasa genetika. Di satu sisi, disrupsi teknologi menjanjikan efisiensi mutakhir yang belum pernah terbayangkan dalam sejarah peradaban manusia. Namun di sisi lain, jika sains dilepaskan dari jangkar etisnya, ia berpotensi menjadi kekuatan destruktif yang mencabut manusia dari akar kemanusiaannya. Di sinilah urgensi kontekstualisasi Pancasila bukan lagi sekadar hafalan di ruang kelas, melainkan sebagai ethical derrick—menara kompas moral—bagi arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia.
Secara epistemologis, ilmu pengetahuan sering kali diklaim bersifat bebas nilai (value-free). Namun dalam realitas praktis, adopsi teknologi tanpa filter budaya dan moral terbukti memicu berbagai krisis modern: mulai dari polarisasi sosial akibat algoritma media sosial, pelanggaran privasi data, hingga dehumanisasi di ruang-ruang digital. Bagi Indonesia, menjawab tantangan ini tidak berarti kita harus menjadi bangsa yang anti-sains atau gagap teknologi. Sebaliknya, jawabannya terletak pada bagaimana kita mengintegrasikan kelima sila Pancasila sebagai filter dan pemandu utama.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut ilmu pengetahuan untuk tidak menempatkan manusia sebagai pencipta mutlak yang bebas mengeksploitasi alam tanpa batas. Sila ini menggarisbawahi bahwa setiap penemuan ilmiah harus dipertanggungjawabkan secara transendental dan ekologis. Pengembangan ilmu harus memuliakan kehidupan, bukan justru menciptakan senjata pemusnah atau teknologi yang merusak tatanan penciptaan-Nya.
Selanjutnya, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua) memberikan rambu-rambu bahwa muara akhir dari setiap inovasi teknologi haruslah humanisasi. Teknologi diciptakan untuk mengabdi pada kemanusiaan, meningkatkan taraf hidup, dan meringankan beban kerja, bukan untuk mengeksploitasi atau menciptakan perbudakan gaya baru melalui ketimpangan digital.
Tantangan terbesar kita di era pasca-kebenaran (post-truth) hari ini adalah runtuhnya kohesi sosial akibat hoaks dan pemanfaatan data yang manipulatif. Di sinilah Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, mengambil peran. Iptek harus dikembangkan untuk merekatkan tenun kebangsaan. Inovasi teknologi komunikasi, misalnya, sepatutnya menjembatani kesenjangan informasi antara pusat dan daerah, menciptakan konektivitas yang inklusif, bukan malah menyuburkan benih-benih disintegrasi dan radikalisme digital.
Secara bersamaan, Sila Keempat dan Kelima mengingatkan kita bahwa pengembangan ilmu tidak boleh bersifat elitis. Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan pentingnya demokratisasi ilmu pengetahuan. Kebijakan riset nasional harus melibatkan partisipasi publik dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat jelata. Output dari riset tersebut kemudian wajib didistribusikan secara berkeadilan—selaras dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—sehingga buah dari kemajuan iptek dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dari pelaku UMKM di pelosok desa hingga korporasi besar di ibu kota.
Menjadikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bukanlah upaya domestikasi sains yang mengekang kreativitas para peneliti. Langkah ini justru merupakan bentuk kedaulatan berpikir. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi konsumen pasif dari teknologi Barat atau Timur yang membawa blueprint ideologi asing di dalam kodenya. Indonesia membutuhkan arah pengembangan iptek yang memiliki karakter, yang peka terhadap realitas sosial-kultural masyarakatnya sendiri.
Pekerjaan rumah terbesar kini berada di pundak institusi pendidikan tinggi. Kampus tidak boleh sekadar menjelma menjadi pabrik pencetak pekerja teknis yang mahir mengoperasikan mesin, tetapi buta secara moral. Kurikulum pendidikan tinggi harus mampu mengawinkan penalaran logika sains yang tajam dengan penalaran etis Pancasila yang kukuh.