By Admin2 
Oleh :Ulfah Makiyah, Program Studi Managemen Pendidikan, Pascasarjana, Universitas Pamulang, Dosen Pengampu : Dr. Herdi Wisman Jaya, S.Pd., M.H
Prolog
Kita acapkali mendengar istilah “perencanaan strategis”, “grand design pendidikan”, atau “blueprint pendidikan” dalam pidato para pejabat atau rencana pembangunan nasional. Tapi sejauh mana jargon tersebut mampu benar-benar mengubah kondisi di sekolah-sekolah terpencil, guru yang kekurangan dukungan, atau murid yang tertinggal belajar? Artikel ini hendak memperkenalkan kasus-kasus konkret yang menggarisbawahi celah dan tantangan dalam sistem perencanaan pendidikan nasional kita, serta membuka ruang refleksi: bila perencanaan saja sering bermasalah, bagaimana hasil nyatanya?
Pendahuluan
Pendidikan menjadi bagian sentral dari visi Indonesia Emas 2045, dan pemerintah menempatkan pengembangan kualitas manusia sebagai salah satu pilar pembangunan jangka panjang. Untuk itu, sistem perencanaan pendidikan nasional (dari tingkat pusat hingga daerah) menjadi instrumen penting agar kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan saling terhubung. Namun, perencanaan yang ideal di atas kertas seringkali mengalami distorsi ketika dijalankan di lapangan apabila kapasitas daerah lemah, data tidak memadai, atau kebijakan berubah karena tekanan politik dan perubahan kabinet. Beberapa koran dan portal opini telah menyoroti kevakuman blueprint pendidikan yang terintegrasi, kebutuhan perencanaan berbasis data, dan tantangan kesenjangan di wilayah terpencil sebagai kasus nyata yang menggugah. Misalnya, artikel “Urgensi Cetak Biru Pendidikan Indonesia” mengkritik ketiadaan satu desain sistem pendidikan yang berkelanjutan. Sindonews Nasional Juga, dari Harian Bhirawa ada tulisan “Tingkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Perencanaan Berbasis Data” yang menekankan pentingnya data sebagai dasar perencanaan pendidikan. Berangkat dari referensi-referensi tersebut, mari kita telaah lebih dalam beberapa kasus dan tantangan agar dari situ bisa ditarik rekomendasi kebijakan.
1. Kekosongan cetak biru pendidikan nasional: desain yang retak
Dalam artikel “Urgensi Cetak Biru Pendidikan Indonesia”, dikemukakan bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki kreasi cetak biru (blueprint) pendidikan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Sindonews Nasional Hal ini berarti bahwa setiap pergantian pemerintahan atau menteri sering memicu perubahan agenda dan prioritas yang dapat membelokkan rencana yang sudah berjalan. Akibatnya, kebijakan besar yang telah “dilontarkan” seperti kurikulum nasional atau program pusat sering tidak memperhitungkan kesinambungan jangka panjang atau adaptasi lokal. Kasus ini menunjukkan: tanpa landasan desain jangka panjang yang tegas dan tetap (meskipun bisa disesuaikan), setiap kebijakan baru rawan menjadi proyek jangka pendek tanpa jejak keberlanjutan.
2. Perencanaan berbasis data sebagai tuntutan urgensi
Salah satu koran lokal (Bhirawa) menerbitkan artikel “Tingkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Perencanaan Berbasis Data”, yang menyuarakan bahwa tanpa data yang valid, perencanaan pendidikan akan mudah meleset. Data seperti kehadiran siswa, capaian belajar, kondisi fasilitas, dan demografi lokal menjadi sangat krusial agar intervensi tepat sasaran.
Contoh nyata: sebuah daerah menganggarkan “pelatihan guru di semua sekolah”, padahal data menunjukkan bahwa sebagian besar guru sudah memiliki pelatihan dasar dan justru sekolah-sekolah tertinggal membutuhkan perangkat laboratorium atau fasilitas jaringan internet. Tanpa analisis data, kebijakan seperti ini jadi generik dan tidak efisien.
3. Tantangan wilayah terpencil: kasus kesenjangan geografi dan akses
Dalam tulisan “Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia”, dikemukakan bahwa daerah 3T (terdepan, terpencil, terluar) menghadapi hambatan ganda: akses transportasi sulit, listrik atau koneksi internet buruk, serta keterlambatan adaptasi kurikulum baru.
Sebagai contoh, suatu sekolah di pulau kecil mungkin tidak bisa mengakses platform pembelajaran daring karena jaringan tidak stabil, sehingga rencana pembelajaran digital menjadi tidak relevan di sana. Sementara di tempat lain, kebijakan nasional yang sama dipaksakan tanpa adaptasi lokal.
4. Prioritas guru: kesejahteraan dan profesionalisme
Dalam artikel NU Online terkait Hari Pendidikan Nasional, disoroti bahwa kesejahteraan dan kualitas guru harus menjadi dua hal yang tak bisa dipisahkan -bahwa upaya menaikkan mutu pendidikan akan sulit kalau guru masih hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Masalah ini bersentuhan langsung dengan perencanaan pendidikan: apabila anggaran perencanaan tidak mengakomodasi insentif, pelatihan berkelanjutan, dan tunjangan layak, maka “kualitas guru” hanya jadi jargon tanpa realisasi.
5. RPJPN dan grand design sebagai jangkar perencanaan nasional
Dalam opini “RPJPN Pendidikan, Legasi Jangka Panjang Presiden Jokowi”, media Indonesia memaparkan bahwa RPJPN harus menjadi acuan utama supaya kebijakan pendidikan tak selalu berubah arah akibat pergantian pemerintahan. Penulis menegaskan perlunya desain peningkatan kualitas guru jangka 20 tahun, penempatan guru berbasis kebutuhan masyarakat, dan anggaran yang tidak diskriminatif terhadap pendidikan berbasis masyarakat. Meski begitu, kritik muncul bahwa dokumen RPJPN belum cukup “terjemahannya” di tingkat provinsi/kabupaten sehingga kesenjangan antar wilayah tetap besar.
Berdasarkan kasus-kasus di atas saya menyampaikan opini berikut:
- Sahkan blueprint pendidikan nasional jangka Panjang
Pemerintah perlu menetapkan blueprint pendidikan yang kuat (misalnya 20 tahun ke depan) dan menjadikannya rujukan wajib bagi setiap perubahan kebijakan pendidikan. Langkah ini akan memberi kepastian bahwa setiap perubahan kabinet atau menteri tak semena-mena merombak arah strategis pendidikan.
- Perencanaan berbasis data adalah keharusan, bukan pilihan
Semua instansi pendidikan (pusat dan daerah) harus memiliki akses dan kapasitas terhadap data real-time dan analisis dari kehadiran, capaian belajar, kondisi fisik sekolah, hingga kebutuhan spesifik daerah. Program perencanaan harus mulai dari audit data awal, bukan keluaran target terlebih dahulu.
- Adaptasi kebijakan ke lokal tidak memaksakan dengan satu model
Wilayah 3T, daerah terpencil, dan pulau harus diperhitungkan secara khusus dalam rencana nasional. Kebijakan digital, kurikulum daring, atau program pusat harus memiliki opsi adaptasi lokal agar relevan. Misalnya, program pembelajaran luring, mobile learning, atau penggunaan materi cetak jika internet tidak tersedia.
- Anggaran yang berpihak kepada guru dan pengembangan professional
Dalam struktur perencanaan pendidikan, harus disisihkan pos anggaran khusus untuk meningkatkan kesejahteraan guru (tunjangan, insentif) dan program pengembangan kompetensi berkelanjutan (pelatihan, mentoring). Keterbatasan anggaran selama ini sering menjadi kambing hitam stagnasi kualitas guru.
- Monitoring, evaluasi, dan mekanisme revisi adaptif
Rencana pendidikan bukan benda statis. Diperlukan lembaga independen atau sistem audit/monitoring berkala agar pelaksanaan dapat dikoreksi secara adaptif. Jika data menunjukkan kegagalan di satu intervensi, kebijakan harus bisa “diputar balik” atau diperbaiki cepat.
Koran dan portal berita daring telah menyajikan berbagai kasus konkret dari ketiadaan cetak biru pendidikan, lemahnya perencanaan berbasis data, tantangan daerah terpencil, hingga kesejahteraan guru yang menegaskan bahwa sistem perencanaan pendidikan nasional Indonesia tidak boleh lagi sebatas wacana. Agar perencanaan benar-benar “berdaya ganda” (arti memiliki makna dan hasil konkret), harus ada komitmen untuk menyelaraskan desain jangka panjang, data, adaptasi lokal, dan akuntabilitas yang kuat. Hanya dengan itu, rencana bukan sekadar kertas, melainkan fondasi perubahan nyata dalam pendidikan kita.
Daftar Referensi
- SindoNews “Urgensi Cetak Biru Pendidikan Indonesia,”
URL: https://nasional.sindonews.com/berita/1272075/18/urgensi-cetak-biru-pendidikan-indonesia
Artikel Opini membahas tentang Pendidikan
- Koran Bhirawa via portal daring “Tingkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Perencanaan Berbasis Data,”
URL: https://umm.ac.id/ https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/bhirawa/tingkatkan-kualitas-pendidikan-melalui-perencanaan-berbasis-data.html
Ulasan berita tentang Tingkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Perencanaan Berbasis Data
- Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia “Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan Pemerintah dalam Pemerataan Pendidikan di Indonesia,” Setneg / media opini terkait.
Artikel tentang Pendidikan di wilayah terpencil
- NU Online “Hari Pendidikan Nasional, Kesejahteraan dan Kualitas Guru Harus Jadi Prioritas Negara,”
URL:https://mediaindonesia.com/opini/607310/rpjpn-pendidikan-legasi-jangka-panjang-presiden-jokowi
Ulasan Berita Online tentang Hari Pendidikan Nasional, Kesejahteraan dan Kualitas Guru Harus Jadi Prioritas Negara.
- Media Indonesia “RPJPN Pendidikan, Legasi Jangka Panjang Presiden Jokowi,”
URL:Media Indonesia https://mediaindonesia.com/opini/607310/rpjpn-pendidikan-legasi-jangka-panjang-presiden-jokowi
Opini Tentang RPJPN Pendidikan, Legasi Jangka Panjang Presiden Jokowi
- NU Online Banten Singgih Aji Purnomo, “Menatap Masa Depan Pendidikan Indonesia,”
URL: NU Online https://banten.nu.or.id/opini/menatap-masa-depan-pendidikan-indonesia-DMgzV
Opini tentang Pendidikan Indonesia